Apa dasar hukum KLHS RPJMD?

Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, di bawah payung UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 46 Tahun 2016.

Kapan KLHS RPJMD sebaiknya mulai disusun?

Sebelum rancangan awal RPJMD disusun, karena hasilnya menjadi bahan perumusan isu strategis, permasalahan, dan sasaran. Banyak daerah memulainya sebelum kepala daerah baru dilantik.

Apa kekhasan KLHS RPJMD dibanding KLHS tata ruang?

KLHS RPJMD berpusat pada pengkajian capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah dan perumusan skenario pencapaiannya, sedangkan KLHS tata ruang lebih menekankan pengaruh rencana pola dan struktur ruang.

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD

KLHS dalam penyusunan RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pedomannya adalah Permendagri No. 7 Tahun 2018. Bagi perangkat daerah, dokumen ini menentukan apakah isu lingkungan dan sosial masuk ke dalam target dan anggaran lima tahun, atau hanya disebut di bab pendahuluan.

Posisi KLHS RPJMD dalam perencanaan daerah

RPJMD menjabarkan visi dan misi kepala daerah menjadi tujuan, sasaran, strategi, dan program. KLHS RPJMD disiapkan lebih dahulu sehingga hasilnya dapat dipakai saat merumuskan permasalahan dan isu strategis daerah. Gambaran umum KLHS untuk semua jenis kebijakan ada di artikel penyusunan dokumen KLHS.

Empat mekanisme pembuatan KLHS RPJMD

Permendagri No. 7 Tahun 2018 menyebut pembuatan KLHS RPJMD dilakukan melalui:

pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
pengkajian pembangunan berkelanjutan;
perumusan skenario pembangunan berkelanjutan;
penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi KLHS RPJMD.

Pembentukan tim

Tim dibentuk oleh kepala daerah, umumnya dikoordinasikan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan bersama perangkat daerah lingkungan hidup, dengan anggota dari perangkat daerah terkait. Tim dapat melibatkan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan tenaga ahli.

Pengkajian pembangunan berkelanjutan

Pengkajian dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan, dan analisis data yang mencakup:

kondisi umum daerah, termasuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, geografi, demografi, dan keuangan daerah;
capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan bagi daerah;
pembagian peran antara pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak lain.

Hasil utamanya adalah gambaran kesenjangan: indikator mana yang sudah mencapai target, mana yang belum, dan mana yang belum memiliki data.

Perumusan skenario

Dari kesenjangan tersebut disusun alternatif proyeksi: kondisi bila berjalan tanpa upaya tambahan, dan kondisi dengan upaya tambahan. Skenario memuat target tiap indikator, isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis yang direkomendasikan untuk RPJMD, dengan memperhatikan daya dukung dan kemampuan keuangan daerah.

Penjaminan kualitas, dokumentasi, dan validasi

Tim memeriksa sendiri mutu proses dan hasil, mendokumentasikan laporan beserta berita acara konsultasi publik, lalu mengajukan validasi kepada pejabat yang berwenang sesuai jenjang daerah. Rincian pejabat dan tata waktunya mengikuti naskah peraturan.

Data yang perlu disiapkan perangkat daerah

Kelompok data	Contoh
Lingkungan	Mutu air dan udara, tutupan lahan, timbulan dan penanganan sampah, pengelolaan limbah B3, kebencanaan
Sosial	Kemiskinan, kesehatan, pendidikan, akses air minum dan sanitasi
Ekonomi	Pertumbuhan, ketenagakerjaan, infrastruktur, energi
Tata kelola	Kelembagaan, pelayanan publik, data keuangan daerah
Spasial	Peta daya dukung dan daya tampung, rencana tata ruang

Data persampahan, sanitasi, dan limbah sering menjadi indikator yang paling banyak belum tercapai. Latar belakangnya dapat dibaca di artikel pengelolaan sampah terpadu sesuai UU No. 18 Tahun 2008 dan mekanisme pengelolaan sanitasi dan air bersih.

Mengintegrasikan hasil ke dalam RPJMD

Integrasi dinilai berhasil bila rekomendasi KLHS dapat ditunjukkan letaknya dalam dokumen RPJMD:

isu strategis KLHS muncul dalam bab permasalahan dan isu strategis;
sasaran strategis menjadi bagian dari tujuan dan sasaran daerah;
target indikator masuk ke indikator kinerja daerah;
program dan pagu indikatif mendukung pencapaiannya.

Susun tabel silang antara rekomendasi KLHS dan halaman RPJMD; tabel ini umumnya diminta saat validasi dan evaluasi rancangan peraturan daerah.

Kesalahan yang sering terjadi

Tim dibentuk terlambat sehingga KLHS mengejar RPJMD, bukan sebaliknya.
Hanya menyalin daftar indikator nasional tanpa memilah kewenangan daerah.
Skenario tidak memperhitungkan kemampuan anggaran.
Konsultasi publik tanpa notulen dan daftar hadir.
Tidak ada tabel integrasi.

Pelatihan bagi tim pembuat KLHS RPJMD

Pelatihan umumnya membahas isi Permendagri No. 7 Tahun 2018, latihan analisis capaian indikator, penyusunan skenario, dan teknik integrasi. Pemerintah daerah dapat mengajukannya sebagai kelas tertutup melalui in-house training; ketersediaan pengajar bidang perencanaan pembangunan dikonfirmasi saat permintaan. Kerangka yang lebih luas ada di artikel lingkungan hidup dalam sistem pembangunan daerah.

Referensi

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD
Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah